Asaku asamu asakita


Pemaksimalan Benefit Pelaksanaan Undang undang Informasi & Transaksi Elektronik
April 25, 2008, 3:20 am
Filed under: etika | Tag: ,

Kronologis perjalanan UU ITE: 

 

Perjalanan UU ITE memerlukan waktu yang lama (5 tahun). Hal ini menyebabkan UU ITE menjadi sangat lengkap karena RUU ITE telah melalui banyak pembahasan dari banyak pihak. Sehingga konsultan yang disewa oleh DEPKOMINFO pun menilai bahwa UU ITE ini terlalu ambisius karena Indonesia adalah negara satu-satunya di dunia yang hanya mempunyai satu Cyber Law untuk mengatur begitu luasnya cakupan masalah dunia Cyber, sementara negara lain minimal memiliki tiga Cyber Law. Namun Bapak Cahyana sebagai pemateri malah bersyukur dengan keadaan ini.

Beliau menjelaskan lebih lanjut kondisi nyata di lapangan, betapa berbelitnya proses pengesahan suatu RUU di DPR. Sehingga bagi Indonesia lebih baik memiliki satu Cyber law saja sehingga DEPKOMINFO lebih leluasa menindak lanjuti UU ITE dengan membuat Peraturan Pemerintah yang masing-masing mengatur hal-hal yang lebih detail.

 

 

 

Latar belakang Indonesia memerlukan UU ITE  karena:

 

  • Hampir semua Bank di Indonesia sudah menggunakan ICT. Rata-rata harian nasional transaksi RTGS, kliring dan Kartu Pembayaran di Indonesia yang semakin cepat perkembangannya setiap tahun
  • Sektor pariwisata cenderung menuju e-tourism ( 25% booking hotel sudah dilakukan secara online dan prosentasenya cenderung naik tiap tahun)
  • Trafik internet Indonesia paling besar mengakses Situs Negatif, sementara jumlah pengguna internet anak-anak semakin meningkat.
  • Proses perijinan ekspor produk indonesia harus mengikuti prosedur di negera tujuan yang lebih mengutamakan proses elektronik. Sehingga produk dari Indonesia sering terlambat sampai di tangan konsumen negara tujuan daripada  kompetitor.
  • Ancaman perbuatan yang dilarang  (Serangan (attack), Penyusupan (intruder) atau Penyalahgunaan (Misuse/abuse)) semakin banyak.

 

 

Cakupan materi UU ITE

 

  • Asas dan Tujuan
  • Informasi, Dokumen & Tanda Tangan Elektronik
  • Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik
  • Transaksi Elektronik
  • Nama Domain, HKI, Perlindungan Hak Pribadi
  • Perbuatan Yang Dilarang
  • Penyelesaian Sengketa
  • Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat
  • Penyidikan
  • Ketentuan Pidana

 

Tindak lanjut UU ITE (Rancangan PP)

 

·        Lembaga Sertifikasi Keandalan (Psl 10 UU ITE)

·        Tanda Tangan Elektronik (Psl 11 UU ITE)

·        Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Psl 13 UU ITE)

·        Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Psl 16 UU ITE)

·        Transaksi Elektronik (Psl 17 UU ITE)

·        Penyelenggara Agen Elektronik (Psl 22 UU ITE)

·        Pengelola Nama Domain (Psl 24 UU ITE)

·        Lawful Interception (Psl 31 UU ITE)

·        Lembaga Data Strategis (Psl 40 UU ITE)

 

Manfaat pelaksanaan UU ITE:

 

  • Transaksi dan sistem elektronik beserta perangkat pendukungnya mendapat perlindungan hukum. Masyarakat harus memaksimalkan manfaat potensi ekonomi digital dan kesempatan untuk menjadi penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Lembaga Sertifikasi Keandalan.
  • E-tourism mendapat perlindungan hukum. Masyarakat harus memaksimalkan potensi pariwisata indonesia dengan mempermudah layanan menggunakan ICT.
  • Trafik internet Indonesia benar-benar dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Masyarakat harus memaksimalkan potensi akses internet indonesia dengan konten sehat dan sesuai konteks budaya indonesia
  • Produk ekspor indonesia dapat diterima tepat waktu sama dengan produk negara kompetitor. Masyarakat harus memaksimalkan manfaat potensi kreatif bangsa untuk bersaing dengan bangsa lain.

 

Berdasarkan kondisi diatas, saya menjadi khawatir dengan implementasi UU ITE di lapangan. Era reformasi dengan slogan demokrasi dan tidak ada lagi pengawasan melekat (WASKAT yang cenderung berkonotasi otoriter) menyisakan suatu celah bagi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan peraturan dan UU. Sebagai contoh kasus adalah peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan peraturan analisa dampak lingkungan (AMDAL) yang bertujuan melindungi pekerja dan lingkungan hidup ternyata terjadi juga moral hazard dari pihak manajemen, pejabat pemerintah dan lembaga sertifikasi/pemeriksa dengan menyatakan bahwa pihak manajemen telah mematuhi peraturan tersebut tanpa benar-benar memeriksa kondisi sesuai standar.

 

Oleh karena itu semua pihak/stakeholder (Academic,Bussiness,Government ) ICT di Indonesia harus berpegang teguh pada etika profesi masing-masing untuk menghindari atau minimal mengurangi penyalahgunaan UU ITE demi kemajuan bangsa.

 

 

 


Tinggalkan sebuah Komentar so far
Tinggalkan komentar



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: